Anggota Komisi IV DPR RI Guntur Sasono, kemeja biru saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI kerja ke Lokasi Persemaian Show Case G-20 Kawasan Mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali. Foto: Runi/vel

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi IV DPR RI Guntur Sasono mengikuti Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI kerja ke Lokasi Persemaian Show Case G-20 Kawasan Mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali. Kunjungan ini bertujuan mengawasi pembibitan dan penanaman mangrove, serta menilai efektivitas distribusi bibit ke daerah lain guna pelestarian dan pengembangan ekosistem mangrove di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, ia mengapresiasi kawasan penanaman mangrove yang pernah menjadi tempat kunjungan delegasi G20 dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, pada 16 November 2022 silam. Namun, di sisi lain, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menyayangkan mengapa pelestarian penanaman mangrove hanya ada di suatu daerah tertentu saja, kenapa tidak di kota-kota besar lainya seperti di Jakarta.

“Pikiran saya mulai berkembang ketika membandingkan kondisi Jakarta dengan Bali. Jika Bali dikenal dengan keindahan alam dan pantainya, Jakartadengan segala kemegahannya sebagai pusat perdagangan dunia, sering kali dihadapkan pada masalah lingkungan yang serius. Terutama masalah banjir yang sering mengancam kota ini. Padahal, solusi untuk masalah ini sudah ada yakni dengan hadirnya mangrove. Tanaman yang dikenal mampu meredam dampak abrasi pantai dan menjadi benteng alami dari ancaman air laut, namun mengapa di Jakarta mangrove menjadi terasingkan,” ujarnya kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IV ke Denpasar, Bali, Senin (09/12/2024).

Selain itu, menurutnya, panas bumi di Jakarta juga bisa dimanfaatkan untuk mengurangi dampak perubahan musim hujan. Penggunaan teknologi ini dinilai dapat mengatasi perubahan iklim yang telah diakui secara internasional. Karena itu, penggunaan teknologi ini dapat dipertimbangkan untuk menjadi Solusi efektif yang perlu dipertimbangkan dalam menangani perubahan iklim.

“Saya juga menyoroti masalah korupsi struktural yang sering kali menghambat kebijakan-kebijakan yang pro-lingkungan. Kepentingan sekelompok orang sering kali lebih diutamakan dibandingkan kepentingan rakyat banyak, padahal keputusan tersebut dapat merugikan alam dan masyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian, terutama ketika kita membahas kebijakan yang melibatkan keberlanjutan Jakarta,” pungkasnya

Karena itu, Jakarta, dengan segala kompleksitas dan potensinya, harus mendapat perhatian yang lebih besar. Mangrove, sebagai solusi alamiah, bisa menjadi obat untuk mengatasi masalah lingkungan yang dihadapi kota ini. “Mangrove sebagai obat untuk Jakarta dan saat kita harus bisa membuat program untuk pemerintah pusat, jangan dibiarkan hanya yang sisi pinggiran pulau saja,” pungkasnya. (rni/rdn)